Infobiz.co.id

Infobiz.co.id Situs Berita Seputar Teknologi Terbaru, Informasi Games Terupdate, Keamanan Digital, Aplikasi Dan Cyber Attack Reporting.

Adakah Visi Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Adakah Visi Pemerintah dalam Penegakan Hukum?

Adakah Visi Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Lantas, bagaimana dengan penegakan hukum di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi sulit  dijawab  karena  pemerintah  sendiri  hingga  saat  ini  belum  menunjukkan komitmennya  yang  jelas  mengenai  penegakkan  hukum.  Hingga  belakangan  ini, hukum  seringkali  tidak  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  penting  dalam  proses demokratisasi.  Ia  sering  dipandang  sebagai sektor  yang menopang  perbaikan  di bidang lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi. Alhasil, pembaruan hukum sering diartikan sebagai pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana perbaikan ekonomi dan politik daripada pembenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri.

Indikasi gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di DPR, yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan oleh berbagai lembaga internasional dan nasional sementara tidak banyak yang  dilakukan  untuk  memperbaiki  kinerja  kepolisian  dan  kejaksaan  oleh pemerintah. Memang ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Misalnya saja perbaikan ditubuh Kepolisian RI untuk mendorong Kepolisian yang lebih profesional. Begitu pula  halnya  dengan  studi-studi  dalam  rangka  perbaikan  kejaksaan,  seperti Governance Audit untuk Kejaksaan RI yang dilakukan oleh Asian Development Bank dan Price Waterhouse Coopers Indonesia (Kejaksaan Agung RI, 2001). Saat inipun, dengan didorong dan diasistensi oleh beberapa institusi, ada gerakan untuk pembaruan  hukum  yang  dilakukan  oleh  institusi-institusi  hukum  negara,  yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Namun  perlu  dicermati  juga  bahwa  kebanyakan  dari  inisiatif  tersebut  adalah dorongan dari luar, dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintahan lainnya, baik internasional maupun dalam negeri. Sementara pemerintah sendiri tampaknya belum mempunyai visi yang jelas mengenai penegakan hukum. Secara sederhana, asumsi di atas bisa dilihat dari tidak adanya kemauan politik untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dengan dibiarkannya beberapa koruptor kelas kakap berkeliaran di masyarakat. Bahkan, jajaran pemerintahan yang terkena  indikasi  korupsi  pun  masih  dibiarkan  memegang  jabatannya.  Padahal, langkah pertama untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum justru dengan secara konsisten menerima putusan, bahkaan sangkaan pengadilan mengenai tindak pidana tertentu, terlepas dari final atau tidaknya putusan tersebut. Pasalnya, mereka adalah pejabat publik yang memiliki pertanggungjawaban politik, sehingga soal teknis legal-formal menjadi tidak lagi relevan.

Dalam bidang pembentukan kebijakan, indikasi yang menunjukkan gejala di atas

bisa dilihat dalam soal perencanaan pembentukan kebijakan hukum pemerintah

yang mandeg. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi

Hukum Nasional yang bertugas memberikan nasehat kepada presiden dalam bidang hukum.

baca juga :

infobiz

Kembali ke atas