Bawaslu Jabar Kembali Terima Laporan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Jabar Kembali Terima Laporan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Jabar Kembali Terima Laporan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Jabar Kembali Terima Laporan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Jabar Kembali Terima Laporan Pelanggaran Pemilu

BANDUNG-Ketua Bawaslu Jabar, Hermanus Koto (3/4) dalam keterangannya kepada wartawan memaparkan, pada masa kampanye rapat umum putaran terakhir pihak Bawaslu Jabar kembali mendapatkan laporan tentang pelanggaran kampanye.

Beberapa hal yang dilaporkan sebagai pelanggaran kampanye. Pertama,laporan adanya aparat desa ikut orasi dalam kampanye salah satu parpol di Subang.
Di Tasikmalaya, dilaporkan adanya PNS mempergunakan Kendaraan dinas dan menggunakan seragam PNS dalam kegiatan kampanye salah satu parpol. Ketiga, di Ciamis, diterima laporan adanya PNS membagikan uang ke masyarakat dari salah satu parpol dan aparat desa yang ikut memfasilitasi kampanye salah satu parpol.

Keempat,di Depok diperoleh laporan adanya pembagian hibah kepada Ketua RT/RW yang diduga dilakukan oleh salah satu Caleg.

Kelima, di Sukabumi, diperoleh laporan adanya salah satu caleg yang menugaskan aparat

desa sebagai pelaksana kampanye. Keenam, di Cianjur diperoleh laporan adanya PNS yang ikut dalam tim kampanye. Dan Ketujuh, di Kabupaten Bogor diperoleh laporan adanya Kepala Daerah membagikan uang kepada penyelenggaran Pemilu.

Berkenaan dengan laporan tersebut, jelas Hermanus, Bawaslu daerah setempat tengah melakukan pemeriksaan.

Dari rekapitulasi laporan, yang diterima Bawaslu, terhitung dari tanggal 16 Maret 2014 sampai 2 April 2014, juga ditemukan beberapa jenis pelanggaran.

Untuk pelanggaran mobilisasi massa yang belum memenuhi syarat umur mencapi 50 kasus.

Untuk pelanggaran yaitu keterlibatan PNS secara keseluruhan mencapai 6 kasus. Selanjutnya, pelanggaran menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah tempat pendidikan sebanyak 8 kasus.

Pelanggaran kampanye di luar zona sebanyak 33 kasus, sengketa sebanyak 2 kasus. Perusakan alat peraga kampanye di zona terlarang sebanyak 7 kasus, kampanye hitam 2 kasus serya politik uang 22 kasus.

Jumlah kasus secara keseluruhan di 26 Kabupaten/Kota, ujar Hermanus dari 16 April 2014

sampai 2 April 2014 mencapai 138 kasus.

Berkenaan dengan proses ini, Bawaslu Jabar terus mengawal penyelesaian laporan pelanggaran, ujar Hermanus.(Nur)

 

Sumber :

https://scalar.library.yorku.ca/lawyer/circular-definition–types—functions—sections—examples?t=1560326783593