Duh, 50 Sekolah di Balikpapan Rawan Gugatan

Duh, 50 Sekolah di Balikpapan Rawan Gugatan

Duh, 50 Sekolah di Balikpapan Rawan Gugatan

Duh, 50 Sekolah di Balikpapan Rawan Gugatan
Duh, 50 Sekolah di Balikpapan Rawan Gugatan

Pemkot Balikpapan tampaknya harus bekerja keras dalam mengadministrasi aset daerah. Khususnya lahan yang sudah digunakan untuk fasilitas sosial. Saat ini, sebanyak 50 sekolah di Balikpapan lahannya masih belum bersertifikat.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, hal itu menjadikannya rawan bila terjadi

gugatan oleh pihak lain ataupun sengketa lahan. “Kami masih berusaha. Supaya hal seperti ini bisa menjadi perbaikan agar tertib administrasi,” ujarnya dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Rabu (16/8).

Dia menjelaskan, kendala sertifikasi lahan sekolah karena dokumen yang menjadi syarat penerbitan sertifikat lahan sekolah tidak ada. Seperti karena hak kepemilikan atau sertifikat lahan pihak pertama hingga kini belum diserahkan ke pemkot. Meskipun lahan telah dibayar dan dibebaskan. “Makanya ini bisa menjadi polemik karena lahan lokasi gedung sekolah,” tuturnya.

Maka tahun ini, masalah sertifikat sekolah akan menjadi prioritas pemkot. Pihaknya akan

bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan. “Sudah lama terjadi. Karena dulu pendataan tidak canggih. Sebentar lagi dengan bantuan BPN akan didata dan ditertibkan sertifikatnya,” ungkapnya.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Balikpapan Muhaimin mendukung hal tersebut. Supaya tidak terjadi pengakuan kepemilikan lahan oleh orang lain. Pihaknya, lanjutnya, berwenang untuk mengurus hal kurikulum, guru, mutu sekolah dan kegiatan belajar dengan nyaman.

“Kami fokus pada hal yang berhubungan pada pembelajaran pendidikan. Kalau lahan,

gedung ‘kan aset pemkot. Jadi itu kewenangan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang menyelesaikan,” imbuhnya.

BPKAD, kata dia, akan mendata dan mengurus sertifikat sekolah bagi sekolah yang belum memiliki sertifikat. Kemudian mendata aset agar tercatat dalam aset daerah.

 

Baca Juga :