Kadisdik Jabar Komitmen Tingkatkan IPM Lewat Pendidikan

Kadisdik: Jabar Komitmen Tingkatkan IPM Lewat Pendidikan

Kadisdik: Jabar Komitmen Tingkatkan IPM Lewat Pendidikan

Kadisdik Jabar Komitmen Tingkatkan IPM Lewat Pendidikan
Kadisdik Jabar Komitmen Tingkatkan IPM Lewat Pendidikan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat empat tahun terakhir indeks pembangunan manusia (IPM) terus meningkat, dari 68,9 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2017. Hal ini tak bisa dilepaskan dari peran lembaga pendidikan yang berhasil meningkatkan IPM yang berbanding lurus dengan peningkatan anga partisipasi kasar (APK) pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effeny mengatakan, meningkatnya IPM

menekan kesenjagangan dalam penyediaan akses pada layanan pendidikan antarwilayah juga menurun. “Sepanjang 2015 sampai dengan 2018 bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) telah memperluas akses pendidikan dan membantu anak-anak terus mendapatkan pendidikan, baik formal maupun nonformal,” kata Muhajir dalam jumpa pers 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018, dilansir pikiran rakyat.

Masih menurut Muhadjir, jumlah anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurangh signifikan. Dari 60.066 pada 2015 menjadi 32.127 pada 2018. Rata-rata lama sekolah (RLS) juga meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka harapan sekolah (HLS) pun meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). Dengan kata lain, lewat data tersebut, jumlah anak putus sekolah pun menurun.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakannya, salah satu faktor

meningkatnya IPM tak terlepas dari komitmen Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam meningkatkan peserta didik di Jawa Barat. “Kita berkomitmen sehingga mampu mewujudkan hal tersebut,” ungkap Hadadi saat dihubungi via daring, Jumat, 26 Oktober 2018.

Hadadi menuturkan, lewat punya program SMA Terbuka (SMATER), SMK Pendidikan Jarak

Jauh (PJJ) serta memberi bantuan kepada keluarga tidak mampu sebanyak 20 % tiap sekolah ini membuka akses agar anak-anak bisa sekolah. Selain itu dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasana sekolah serta mensejahterakan tenaga pendidik lewat upah sesuai Upah Minimun Kabupaten (UMK) dan memberikan pembelakan guna meningkatkan kemampuan guru.

“Sehingga dengan meningkat kemampuan guru melalui program diklat yang berkelanjutan akan mampu menciptkan lulusan yang memiliki standar keahlian,” tutur Hadadi.***

 

Baca Juga :