Infobiz.co.id

Infobiz.co.id Situs Berita Seputar Teknologi Terbaru, Informasi Games Terupdate, Keamanan Digital, Aplikasi Dan Cyber Attack Reporting.

Komisi X Sepakat Revisi Perpres 82/2019

Komisi X Sepakat Revisi Perpres 82/2019

Komisi X Sepakat Revisi Perpres 82 2019
Komisi X Sepakat Revisi Perpres 82 2019

 

Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019 tentang struktur organisasi Kemendikbud. Para akademisi dan pegiat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Masyarakat menyampaikan pendapatnya terkait Ditjen PAUD DIKMAS dengan Ditjen Dikdasmen menjadi Ditjen PAUD DIKDASMEN. Rapat yang digelar mulai Selasa (14/01) 11.30 sampai 15.30 di Gedung Nusantara 1, Komisi X DPR RI setuju untuk merevisi Perpres 82/2019. Terutama untuk mengganti nama Ditjen Vokasi dan Pendidikan Nonformal Informal (PNFI). Sehingga, tempat bernaung bagi para pegiat nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Setelah mendengar dari pendapat dari beberapa guru besar dari berbagai universitas,

seluruh fraksi partai di Komisi X menyetujui permintaan tersebut. Hal ini disampaikan Prof. Dr. Supriyono, M.Pd ketua Ikatan Akademisi Pendidikan Nonformal Indonesia (IKAPENFI) menyatakan jika permintaan revisi ini karena Perpres 82/2019 telah melanggar UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Tepatnya, pasal 26 telah mengatur jalur pendidikan nonformal sebagai jalur yang berbeda dari jalur pendidikan formal. Sebab, Perpres 82/2019 dan Permendikbud 45/2019 telah meleburkan Ditjen PAUD DIKMAS menjadi Ditjen PAUD DIKDASMEN. Sehingga, hal itu akan membuat pendidikan nonformal menjadi formal.

“Dalam pasal yang tertera pada Perpres baru itu tidak menunjukkan semangat pendidikan

nonformal,” ungkap profesor asal Universitas Negeri Malang (UM). Tak hanya itu, Supriyono sepakat jika ada perombakan lebih komprehensif dalam Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terkait nama Direktorat GTK PAUD menjadi Direktorat GTK DIKMAS. Bukan tanpa alasan, di hadapan para pimpinan Komisi X DPR RI, Supriyono menerangkan jika karena nomenklatur PAUD masuk dalam jalur Pendidikan Nonformal sesuai UU 20/2003.

Di sisi lain, anggota Fraksi PKB Latifah Sohib juga sepakat revisi ini harus segera dibahas

dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggota dewan Dapil Malang ini menerangkan permasalahan nomenklatur ini merupakan hal urgensi dan mendesak untuk segera dibahas. Sebab, ini berhadapan dengan hajat pendidikan nasional dalam jalur pendidikan nonformal. “Hal ini bersifat segera, dan harus ditindaklanjuti,” terang Latifah.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/

infobiz

Kembali ke atas