Infobiz.co.id

Infobiz.co.id Situs Berita Seputar Teknologi Terbaru, Informasi Games Terupdate, Keamanan Digital, Aplikasi Dan Cyber Attack Reporting.

Modal dan Saham Perseroan Terbatas

Modal dan Saham Perseroan Terbatas


Pemilik modal PT tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.
1) Struktur Modal
Untuk membentuk perseroan diperlukan adanya modal perseroan (Pasal 24 UU PT) yang disebut modal dalam Anggaran Dasar, antara lain :
a. Modal Dasar (authorized capital) adalah sejumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan. Pasal 25 UU PT menentukan bahwa Modal dasar PT minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
b. Modal ditempatkan (issued capital atau subcribed capital) adalah sebagian dari modal dasar yang telah disanggupi untuk diambil para pendiri atau para pemegang saham perseroan dalam bentuk saham, sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan. Dalam modal yang ditempatkan ini bisa termasuk saham treasury atau treasury stock. Pasal 26 ayat (1) UU PT menentukan bahwa pada saat pendirian PT, minimal 25 % dari modal dasar harus sudah ditempatkan.
Saham treasury atau Treasury stock adalah saham yang telah dikeluarkan ke masyarakat oleh perseroan dan kemudian diambil/dibeli kembali. Saham treasury tidak memperoleh deviden dan tidak dapat dipergunakan dalam pemungutan suara karena selama dipegang oleh perseroan saham treasury tidak mempunyai hak suara.
c. Modal disetor (paid up capital) adalah sejumlah modal yang benar-benar ada dalam kas PT. Pasal 26 ayat (2) UU PT menentukan bahwa setiap penempatan modal tersebut, 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan harus telah disetor.
Pasal 26 ayat (3) UU PT menegaskan bahwa sisa dana (50% lagi) atau seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan PT oleh Menteri Kehakiman RI dengan bukti penyetoran yang sah.
Penundaan atau mengangsur tidak mungkin dilakukan setelah pengesahan perseroan, karena pengeluaran saham seanjutnya harus tetap disetor penuh. Apabila ada pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan, maka tagihannya tidak boleh dipergunakan sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas sahamnya. Seandainya terjadi inflasi atau sebaliknya nilai mata uang rupiah menguat, maka dengan sendirinya batas minimum modal dasar juga akan diubah atau diadakan penyesuaian. Hal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2) Penyetoran Atas Saham

Saham adalah surat bukti penyertaan modal dalam kepemilikan suatu Perseroan Terbatas. Penyetoran atas saham bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk benda berwujud atau benda tidak terwujud yang dapat dinilai dengan uang. Penilaian harga tersebut ditetapkan oleh “ahli” yaitu perseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah dan berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mampu untuk menilai harga benda tersebut dan tidak terikat pada perseroan.

Penyetoran saham secara tunai dilakukan pada saat pendirian atau telah disetor penuh paling lambat sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman. Penyetoran harus disertai bukti penyetoran yang sah. Setelah perseroan menjadi badan hukum, maka setiap pengeluaran saham oleh perseroan harus dibayar penuh oleh pemegang saham.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (immovables/onroerende goederen/zaken) harus diumumkan beserta rinciannya di dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan peredarannya secara nasional, bertujuan agar diketahui oleh umum dan memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

sumber :

POS-POS TERBARU

infobiz

Kembali ke atas