Pemberdayaan Peran Lembaga Keuangan

Pemberdayaan Peran Lembaga Keuangan

Pemberdayaan Peran Lembaga Keuangan

Pemberdayaan Peran Lembaga Keuangan
Pemberdayaan Peran Lembaga Keuangan

 

Kebijakan kredit yang diberlakukan hendaknya

Disertai dengan langkah kongkrit bukan hanya himbauan semata, sehingga ada support nyata dari lembaga ini.

Pembelajaran dari Malaysia

Di belahan dunia manapun, bank sentral tidak pernah terlibat dalam pengembangan UMKM karena tugas utamanya adalah untuk pengendalian stabilitas moneter. Namun, munculnya krisis di tahun 1997, timbul kesadaran baru bahwa sebenarnya bank sentral dapat mengambil peran aktif memajukan UMKM.

Karena masih merupakan program baru

Bank Negara Malaysia (BNM) masih menganggap pengembangan UMKM harus didahului dengan penyediaan bantuan likuiditas kepada bank-bank pelaksana. Ada lima hal yang dilakukan Bank Negara Malaysia (BNM) dalam pengembangan UMKM, yakni (1) penyediaan dana khusus, (2) bantuan kolateral, (3) kebijakan perkreditan UMKM, (4) penyediaan lembaga penunjang, dan (5) restrukturisasi kredit UMKM. Follow up masingmasing program ini adalah:
1. BNM menyediakan lima jenis dana khusus untuk UMKM, di mana setelah berjalan sekitar enam bulan, jumlah kredit yang telah disetujui mencapai 6.576
juta ringgit Malaysia (RM) dengan outstanding sebesar 3.884 juta ringgit dengan jumlah nasabah sebanyak 16.574 orang

2. Untuk membantu UMKM yang tidak memiliki kolateral (agunan) atau agunannya tidak mencukupi, BNM mendirikan sebuah badan usaha pemerintah yaitu Credit Guarantee Corporation (CGC) dengan dana yang dialokasikan pemerintah senilai 800 juta ringgit. CGC ini akan menjamin hingga 80 persen terhadap nilai pinjaman baru UMKM yang tak beragunan.

3. BNM mengeluarkan kebijakan perkreditan agar perbankan di sana bersedia mengucurkan kredit kepada UMKM. Kebijakan ini tidak hanya bersifat imbauan, juga disertai langkah yang diperlukan sehingga perbankan tidak setengah hati di dalam menyalurkan kredit kepada UMKM.

4. Lembaga penunjang yang dibentuk BNM (Bank Negara Malaysia), yang merupakan bank sentral Malaysia, untuk pengembangan UMKM adalah complaint unit. Unit ini dimaksudkan untuk menampung berbagai keluhan yang dihadapi UMKM dengan tujuan agar dapat diselesaikan seketika. Di dalam mekanisme kerja complaint unit ini juga ditegaskan bahwa setiap bank komersial yang menolak sebuah pengajuan kredit oleh UMKM harus menjelaskan alasan penolakannya. Praktik ini sebenarnya belum begitu lazim ditemukan di Indonesia, sehingga tidak aneh apabila UMKM selalu mempunyai persepsi bahwa perbankan kita masih sangat birokratis, arogan, dan prosedur kredit yang harus ditempuh UMKM merupakan sebuah “rimba gelap” yang sulit untuk ditembus

Restrukturisasi NPL.

Sebagaimana diketahui bahwa praktik umum di seluruh negara adalah bahwa apabila seorang debitor memiliki NPL, akan sulit baginya untuk memperoleh pinjaman baru dari sistem perbankan karena adanya daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh bank sentral yang dapat diakses oleh seluruh bank.

Merupakan suatu pelanggaran apabila sebuah bank memberikan kredit baru untuk seorang debitor yang telah memiliki NPL pada bank sebelumnya. Padahal belum tentu macetnya kredit UMKM disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari debitor, namun mungkin lebih banyak diakibatkan oleh siklus bisnis yang naik-turun. Untuk mengatasi kendala tersebut BNM menawarkan program restrukturisasi kredit untuk UMKM.

Sumber : https://bandarlampungkota.go.id/blog/jenis-dan-contoh-jaringan-hewan/