Infobiz.co.id

Infobiz.co.id Situs Berita Seputar Teknologi Terbaru, Informasi Games Terupdate, Keamanan Digital, Aplikasi Dan Cyber Attack Reporting.

Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa :
“Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok :
i. “oleh dua orang” maksudnya adalah bahwa pendirian PT minimal harus ada dua orang, karena dalam mendirikan perusahaan atau badan hukum harus didasarkan pada perjanjian yang disebut “asas kontraktual”. Oleh karena itu “orang” dalam hal ini diartikan sebagai “orang perseorangan” atau sebagai “artificial person atau natuurlijk person” yaitu badan hukum.
ii. “akta notaris” artinya harus otentik dan tidak boleh di bawah tangan melainkan dibuat oleh pejabat umum.

iii. “bahasa Indonesia” artinya bukan dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Tetapi bukan berarti tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain.
Undang-undang mewajibkan bahwa pada saat pendirian, setiap pendiri harus mengambil bagian saham atau sejumlah saham. Apabila ternyata setelah pengesahan oleh Menteri Kehakiman, pemegang saham perseroan menjadi kurang dari dua orang, maka pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut terjadi (Pasal 7 ayat (3) UU PT).

Apabila telah melewati batas waktu 6 (enam) bulan, sedangkan sebagian sahamnya belum juga dialihkan kepada orang lain atau pemegang sahamnya tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, maka Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut (Pasal 7 ayat (4) UU PT).

Pada prinsipnya, pasangan suami isteri tidak dapat mendirikan PT, karena mereka dianggap mempunyai “satu kepentingan” yaitu membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga (Pasal 1 jo. 31 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) serta adanya persatuan kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan, walaupun harta bawaan dapat dipisahkan menurut kehendak suami atau isteri masing-masing (Pasal 35 UU Perkawinan).

Dengan melihat kepentingan tersebut maka pihak ketiga harus menganggap mereka sebagai “satu pihak”, terutama bila menyangkut persoalan pengaturan harta kekayaan di antara mereka. Secara umum, suami-isteri berada dalam satu kesatuan harta, namun apabila pada saat melangsungkan perkawinan suami-isteri tersebut membuat perjanjian kawin (pisah harta), maka mereka bukan berada dalam satu kesatuan harta (Pasal 29 UU Perkawinan).
Berdasar hal-hal di atas dan mengingat syarat pendirian PT minimal 2 pendiri, bila suami isteri yang bersangkutan tetap berkeinginan menjadi pemegang saham, maka mereka dapat mencari 1 (satu) investor lain untuk menjadi pendiri lain PT tersebut.

h. Pengukuhan Perseroan Terbatas
Sebelum perseroan disahkan, biasanya pendiri melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan perseroan yang mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, yaitu apabila :
~ Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri dengan pihak ketiga.
~ Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, walaupun perjanjian tersebut tidak dilakukan atas nama perseroan.
~ Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
Bahwa perbuatan hukum pendiri tersebut dilakukan oleh pendiri setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum. Terhadap perbuatan hukum tersebut perseroan bisa menerima, mengambil alih, atau mengukuhkan, tetapi bisa juga sebaliknya yaitu perseroan menolak, tidak mengambil alih atau tidak mengukuhkan, sehingga masing-masing pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang terjadi. Kewenangan ini terdapat pada RUPS, namun RUPS baru dapat diselenggarakan setelah perseroan disahkan. Oleh karena itu pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi.

sumber :

https://www.sudoway.id/seva-mobil-bekas/

infobiz

Kembali ke atas