Infobiz.co.id

Infobiz.co.id Situs Berita Seputar Teknologi Terbaru, Informasi Games Terupdate, Keamanan Digital, Aplikasi Dan Cyber Attack Reporting.

Pengaturan Overspel Berdasarkan KUHP

Pengaturan Overspel Berdasarkan KUHP

Pengaturan Overspel Berdasarkan KUHP
Pengaturan Overspel Berdasarkan KUHP

Pemabahasan

  1. Pengaturan Overspel Berdasarkan KUHP

Hukum pidana Indonesia (baca: KUHP) yang nama aslinya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI), merupakan produk  asli bangsa Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia (Bahiej, 2003). Lahirnya kodifikasi Peraturan Hukum Pidana atau KUHP Tahun 1918 menjadi jawaban penting bagi bangsa Indonesia sebagai dasar terhadap penghapusan konsep dualisme hukum pidana yang dapat mempersulit nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Pada tahun 1946 Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie mengalami perubahan menjadi Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie yang dinyatakan berlaku di Indonesia sebagai salah satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang berlaku secara universal di wilayah Republik Indonesia.

  1. Pengaturan Overspel Berdasarkan Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agamaIslam, aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnya, termasuk perzinaan. Dalam Al-Quran, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.Tentang perzinaan di dalam Al-Qurandisebutkandi dalam ayat-ayat berikut; Al Israa’17:32, Al A’raaf 7:33, An Nuur 24:26.

  1. Overspel dan Konsepsi Masyarakat Indonesia

Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan overspel yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Overspel dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku. Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh istri/suami, maka tindak pidana perzinahan bukan sebagai hal yang terlarang (Bahiej, 2003). Pengertian ini diperjelsan dalam Pasal 284 KUHP. Selain itu, dalam pasal tersebut juga dijelasnkan bahwa zinah dapat dihukum secara pidana hanya jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebagai korban perkosaan.

  1. Penaggulanggan Menghadapai Perbedaan Pengertian Overspel di Indonesia dan Perkiraan Dampaknya

Dalam  pemikiran  masyarakat  pada  umumnya  zina  yang  diterangkan   dalam  KUHP   hanya  menjerat   orang   melakukan   zina   jika  salah  satu nya  terikat  tali perkawinan,  berarti  jika  orang  yang  melakukan  zina  yang   keduanya   belum  memiliki   tali  perkawinan   maka   per buatan   tersebut  tidak dipidana (Sugiyanto, Pujiyono, & Wisaksono, 2016). Sehingga dengan adanya perbedaan yang denikian, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyelaraskan kedua hukum yang berlaku, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi adanya kesenjangan yang berkaitan dengan norma kesusilaan di masyarakat.


Baca Juga :

infobiz

Kembali ke atas