Infobiz.co.id

Infobiz.co.id Situs Berita Seputar Teknologi Terbaru, Informasi Games Terupdate, Keamanan Digital, Aplikasi Dan Cyber Attack Reporting.

Pengesahan Perseroan Terbatas

Pengesahan Perseroan Terbatas

Akta Pendirian PT harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Para pendiri atau pemegang kuasa pendiri (Notaris atau orang lain) bersama-sama mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan.

Pengesahan diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima (Pasal 9 ayat (2) UU PT). Maksudnya adalah bahwa permohonan yang diajukan sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus diterima oleh pejabat bersangkutan. Apabila permohonan ditolak, maka harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dan diumumkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.

j. Pendaftaran Perseroan Terbatas
Pasal 21 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa Akta Pendirian PT yang telah disahkan oleh Pemerintah (Menteri Kehakiman) selanjutnya oleh Direksi wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
Hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
 Akta pendirian sesuai dengan pengesahan Menteri Kehakiman.
 Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman.
 Akta perubahan Anggaran Dasar beserta Laporan kepada Menteri Kehakiman.

Pendaftaran Akta Pendirian dan akta-akta perubahan tersebut di atas wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah penerimaan laporan.

k. Pengumuman Perseroan Terbatas

Direksi PT wajib mengumumkan PT yang telah didaftarkan tersebut dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 22 UU PT). Pengumumannya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan (Pasal 23 UU PT).

l. Sanksi Hukum Perseroan Terbatas
Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan pendirian PT sesuai dengan peraturan yang berlaku, diancam dengan sanksi pidana atau perdata.
Pasal 23 UU PT mengatur sanksi perdata bagi Direksi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan perseroan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI menurut UU PT.
Selain itu UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan juga mengatur sanksi pidana bagi direksi yang melalaikan atau tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan perusahaan diancam dengan pidana penjara atau denda. Sanksi pidana dalam UU WDP terdapat pada :
1) Pasal 32 ayat (1) mengenai ancaman pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda pidana maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhadap direksi yang tidak mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan.
2) Pasal 33 ayat (1) mengenai ancaman pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap direksi yang melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan. Tindak pidana ini termasuk dakam kategori pelanggaran.
3) Pasal 34 ayat (1) mengenai ancaman pidana penjara maksimal 2 (dua) bulan atau pidana denda maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap direksi yang tidak memenuhi kewajiban untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu pernyataan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan. Tindak pidana ini termasuk kategori pelanggaran.
4) Pasal 35 ayat (1) mengenai tuntutan pidana yang dikenakan dan dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 32, 33, dan 34 UU WDP. Ketentuan pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa suatu badan hukum lain.
m. Perbuatan Hukum Pendiri
Pasal 2 ayat (2) UU PT menyatakan bahwa untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI agar perseroan memperoleh status badan hukum, waktunya ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Selama masa penantian, biasanya para pendiri memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang berguna yaitu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan seperti :
 Para pendiri berupaya menyelesaikan hal-hal yang perlu termasuk mengadakan transaksi atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga.

sumber :

https://daftarpaket.co.id/seva-mobil-bekas/

infobiz

Kembali ke atas