Infobiz.co.id

Infobiz.co.id Situs Berita Seputar Teknologi Terbaru, Informasi Games Terupdate, Keamanan Digital, Aplikasi Dan Cyber Attack Reporting.

Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Sebelum berangkat ke pertanyaan itu, satu hal yang harus dikemukakan adalah pentingnya ada upaya dari pemerintah, di samping dari lembaga yudikatif sendiri, untuk melakukan hal ini. Setidaknya ada tiga alasan perlunya ada kebijakan dari pemerintah dalam penegakan hukum:

Pertama,  pemerintah  bertanggung  jawab  penuh  untuk  mengelola  wilayah  dan rakyatnya  untuk  mencapai  tujuan  dalam  bernegara.  Bagi  Indonesia  sendiri, pernyataan  tujuan  bernegara  sudah  dinyatakan  dengan  tegas  oleh  para  pendiri negara  dalam  Pembukaan  UUD 1945,  di  antaranya:  melindungi  bangsa  dan memajukan  kesejahteraan  umum.  Bukan  hanya  pernyataan  tujuan  bernegara Indonesia,  namun  secara  mendasar  pun  gagasan  awal  lahirnya  konsep  negara, pemerintah  wajib  menjamin  hak  asasi  warga  negaranya.  Memang,  dalam  teori pemisahan  kekuasaan  cabang  kekuasaan  negara  mengenai  penegakan  hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks checks and balances  dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari.

Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat.  Dengan  adanya  penegakan  hukum  yang  baik,  akan  muncul  pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi sebuah penyederhanaan  yang  berlebihan  bila  dikatakan  penegakan  hukum  hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif.

Ketiga, sama sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks keamanan  masyarakat  dan  ketertiban  umum,  Kejaksaan  dan  Kepolisian  justru menjadi  ujung  tombak  penegakan  hukum  yang  penting  karena  ia  langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal,sehingga saat  ini  pemerintah  masih  mempunyai  suara  yang  sigifikan  dalam  penegakan hukum. Sebab, sampai dengan September 2004, urusan administratif peradilan masih dipegang  oleh  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Karena  itu, Pemerintah  masih  berperan  penting  dalam  mutasi  dan  promosi  hakim,  serta administrasi peradilan.

Evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara melahirkan konsep tentang

adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Karenanya, ada asumsi dasar bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas masyarakat.  Dan  memang,  selama  hukum  masih  punya  nafas  keadilan,  walau terdengar  utopis,  kepastian  hukum  jadi  hal  yang  didambakan.  Sebab  melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi rakyat. Kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikan yang diraihnya dilindungi.

Tidak berhenti di situ. Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan cuma soal mendorong  perbaikan  politik  dan  pemulihan  ekonomi.  Harus  disadari  bahwa penegakkan hukum justru merupakan ujung tombak proses demokratisasi. Sebabnya, melalui  penegakan  hukum  ini  Indonesia  dapat  secara  konsisten  memberantas korupsi yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor, menjalankan aturanaturan main dalam bidang politik dan ekonomi secara konsisten. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, pemulihan ekonomi dan tatanan politik juga bisa didorong percepatannya.

sumber :

Do Security Antivirus – Mobile Protect Guardian 1.0.0.16 Apk

infobiz

Kembali ke atas