Program Jaksa Sahabat Guru Berikan Perlindungan bagi Guru

Program Jaksa Sahabat Guru Berikan Perlindungan bagi Guru

Program Jaksa Sahabat Guru Berikan Perlindungan bagi Guru

Program Jaksa Sahabat Guru Berikan Perlindungan bagi Guru
Program Jaksa Sahabat Guru Berikan Perlindungan bagi Guru

Program Jaksa Sahabat Guru merupakan sinergi peran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Persatuan Guru Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi guru. Launching program tersebut dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan R. E. Martadinata, Kota Bandung, Selasa, 23 Oktober 2018.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan berkenaan dengan pengelolaan anggaran, guru tentunya tidak disiapkan untuk hal tersebut. Sehingga, perlu diberikan penguatan salah satunya didampingi oleh kejaksaan.

“Kami sekarang akan merumuskan bagaimana SOP-nya. Pertama di level dinas dengan kejati, nanti akan ada turunannya. Apa yang menjadi fokus pendampingan, yang pertama adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kedua adalah Dana Alokasi Khusu (DAN), yang ketiga dana dari masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS),” ujar Hadadi.

Hadadi menambahkan hal tersebut merupakan dokumen dasar untuk pendampingan. Semua prosesnya akan disepakati dan akan dibuat rumusan. Sehingga, seluruh sistem menjadi standar hingga akan dibuat peraturan gubernur.

“Kami ingin hal ini standar, sehingga jangan sampai ada multitafsir seperti ada iuran dan

sumbangan,” ujar Hadadi.

Hadadi menjelaskan pada Permendikbud No. 75 Tahun 2016 bahwa sumbangan dilakukan oleh komite. Komite membantu sekolah dalam rangka peningkatan mutu, termasuk salah satunya adalah mencari sumbangan. Sumbangan tersebut bisa dari orang tua murid dan dunia usaha, kecuali perusahaan rokok dan minuman keras.

Sedangkan, jika sekolah hanya mengandalkan sumber dari BOS maka kemungkinan tidak

cukup, terutama untuk sekolah perkotaan. Maka terbentuk iuran yang biasanya terkumpul tahunan dan bulanan. Hal tersebut bukan sumbangan, tapi itu adalah betul-betul iuran. Dasarnya pada UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 22 Tahun 2003 PP No. 8 Tahun 2008. Pada sekolah-sekolah di luar kota atau di desa, lebih banyak banyak gratis karena kemampuan keuangan masyarakat. Begitupun untuk di perkotaan untuk rakyat miskin dibebaskan dari segala bentuk pungutan.

“Dengan program ini, kita ingin lebih aman dan lebih ada kepastian. Sehingga, ketika ada sedikit yang perlu diperjelas kita bisa konsultasi, ketika ada masalah kita bisa ada pendampingan,” tutup Hadadi.***

 

Sumber :

https://rushor.com/sejarah-kesenian-reog-ponorogo/