Transnasional Menjadi Tantangan Ideologi

Transnasional Menjadi Tantangan Ideologi

Transnasional Menjadi Tantangan Ideologi

Transnasional Menjadi Tantangan Ideologi
Transnasional Menjadi Tantangan Ideologi

 

 

Ideologi transnasional merujuk kepada pergerakan ideologi global

Yang melintasi batas-batas antar negara dan bangsa. Ideologi itu bukan hanya sebuah dakwah atau kampanye keyakinan melainkan juga gerakan politik untuk mempengaruhi sebuah kebijakan politik sebuah negara.

 

Dalam garis besarnya, Ideologi Transnasional terbagi menjadi dua

Haluan yaitu Ideologi Kiri (Liberalisme) dan Ideologi Kanan (Radikalisme/Fundamentalisme). Ancaman Liberalisme dan fundamentalisme bisa timbul dari agama apa pun dan dari mana pun. Ideologi ini mengancam eksistensi negara dan agama di Indonesia. Bangsa Indonesia sebenarnya sudah mempunyai jati diri bangsa, yaitu ideologi Pancasila. Karena itu, dalam konteks menghadapi ancaman dua arus besar ini, mestinya kita harus mempertegas Pancasila sebagai ideologi nasional dan Ahlussunnah Wal Jamaah yang menganut konsep Wasathiyah (pertengahan) sebagai ideologi agama Islam.

 

Tersebarnya ideologi liberalisme Barat

Sejak abad pertengahan dibarengi dengan model-model imperialisme di negara-negara Islam di Timur Tengah. Setelah sebelumnya liberalisme di Barat sendiri berhasil menaklukkan agama-agama di Barat. Kesuksesan ini diekspor ke negara-negara Timur Tengah sehingga Khilafah Islamiyah mulai dari Dinasti Umayyah, Abbasiyah hingga Turki Usmani tumbang satu per satu. Termasuk terjajahnya Indonesia oleh Belanda hingga mencapai 350 tahun. Sedangkan ancaman radikalisme dan fundamentalise ditandai dengan munculnya gerakan Islam ideologis di Timur Tengah yang merupakan reaksi dari liberalisme berbalut penjajahan ini.

 

IDEOLOGI KIRI (LIBERALISME)

Sekarang, Liberalisme Barat mengancam agama khususnya Islam dan negara. Gerakan liberalisasi agama dapat dilihat dengan munculnya Islam Liberal. Kelompok ini dalam memahami Islam menggunakan pendekatan-pendekatan yang bebas sehingga tidak sesuai dengan paham Ahlussunnah wal jamaah. Paham liberal ini menempatkan akal di atas segalanya. Lebih lanjut, Islam Liberal ini menggunakan pendekatan hermeunetika yaitu yang berakar pada pemikiran filsafat dalam menafsirkan hukum agama. Islam memang membolehkan atau menerima filsafat tapi tidak dalam masalah-masalah yang telah ditentukan oleh teks. Hal ini didasarkan pada kaidah yang mengatakan jika ada nash naqliy(Al-quran) yang bertentangan dengan aqliy(akal) maka yang dimenangkan adalah naqliy karena wahyu kebenarannya absolut.

 

Islam Liberal di Indonesia sendiri kian mencuat

Setelah berdirinya organisasi Jaringan Islam Liberal (JIL) pada 21 Februari 2001 yang notabene dideklarasikan beberapa intelektual muda yang sudah sering kita dengar namanya.

Faktor pemicu lahirnya JIL, awalnya sebagai counter (penanding) terhadap gerakan Islam Radikal di Indonesia namun belakangan JIL membuat gaduh suasana lantaran telah melakukan kritik dan destruksi syariat. Mereka tak hanya mengotak-atik bidang muamalah namun telah berani merusak tatanan ranah ubudiyah dan Ilahiyah. Puncaknya ketika Ulil Abshor yang menulis artikel tertentu pada Harian Kompas 18 November 2002. Slogan JIL “Menuju Islam yang ramah, toleran, dan membebaskan” cepat tersebar lantaran jaringan yang dimilikinya, diantaranya lewat Kajian Utan Kayu, yang beredar melalui media cetak (tak kurang dari 51 koran) dan radio KBR 68 H

Sedangkan Liberalisasi sendiri juga mengancam sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, bahkan sudah mengancam kehidupan sosial-budaya. Tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sudah mulai agak bergeser ke arah individualis.

Ideologi liberalisme-kapitalisme yang dikomandoi AS membuat dunia menjadi tidak aman. Perang, konflik, dan agitasi berlangsung tanpa henti. Afghanistan, Irak, dan Palestina, menjadi korban keganasan ideologi tersebut.

 

IDEOLOGI KANAN (FUNDAMENTALISME)

Di sisi lain, Terdapat kelompok Islam fundamentalisme, radikalisme, ekstremisme. Kelompok ini mengusung adanya formalisasi syariat, terbentuknya pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah). Padahal untuk menerapkan syariat tidak perlu adanya sebuah negara Islam. Hal yang lebih utama adalah dakwah untuk mengembangkan nilai-nilai Islam dalam perilaku berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah pada zaman Rasulullah. Dalam piagam yang berisi 12 pasal tersebut, tidak ada satu pasal pun yang mengharuskan upaya pendirian negara Islam sehingga yang terpenting adalah isinya Islam bukan negara Islamnya. Hal yang terpenting adalah kita harus selalu mendorong tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai Islam di Indonesia. Negara Islam tentu menjadi impian setiap muslim namun mengubah suatu negara menjadi negara Islam harus memperhatikan kehendak pemeluk agama lain. Tidak bisa umat muslim itu bersikeras dan memaksakan kehendak kepada pemeluk agama lain, karena tidak ada paksaan dalam beragama.

Sumber :  http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/